Kelapa sawit salah satu komoditas perkebunan unggulan nasional. Saat ini pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas CPO dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015.
Pemerintah pun membentuk BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO.
BPDP merupakan skema industri membantu industri, di mana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN.
Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan tandan buah segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan.
"Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peluncuran buku Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Untuk menjaga skema BPDP Kelapa Sawit tetap berkelanjutan, pemerintah telah menyusun buku "Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia" yang memberikan informasi kerangka dasar dan latar belakang pembentukan BPDP Kelapa Sawit.
Selain membantu penyerapan program mandatory biodiesel, BPDP Kelapa Sawit memiliki beberapa program lainnya yang sangat membantu Industri Kelapa Sawit Indonesia baik pada sektor hulu maupun sektor hilir.
"Karena peranan BPDP Kelapa Sawit sangat penting bagi devisa negara dan nilai tambah industri domestik, maka terdapat beberapa aturan main yang harus diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan Industri kelapa sawit," lanjut Darmin.
Pemerintah melalui Sekretariat Komite Pengarah BPDP Kelapa Sawit telah menyusun buku panduan agar sejarah, filosofi, serta tujuan pembentukan BPDP Kelapa Sawit dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan.
"Prinsip-prinsip BPDP Kelasa Sawit ini disusun berdasarkan hasil diskusi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia," kata Darmin.
Dari semua upaya untuk menjaga eksistensi industri kelapa sawit Indonesia di pasar global, sekali lagi pemerintah menegaskan komitmen menjaga industri kelapa sawit Indonesia berkembang dan dikelola secara berkelanjutan dengan mandatori standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil).
Melalui ISPO dan mandatori biodiesel, Indonesia telah berkontribusi secara nyata terhadap pembangun ekonomi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Saat ini pemerintah telah melakukan proses penguatan ISPO yang melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, pelaku usaha , masyarakat, LSM, negara-negara konsumen untuk memberikan masukan dan saran penyempurnaan ISPO sebagai sistem yang mandatori, dan akan diangkat dengan keputusan Presiden.
Pada 2015 - 2017 dampak positif BPDP Kelapa Sawit bagi Indonesia dan khususnya Industri kelapa sawit domestik, mulai terlihat.
Harga komoditas CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$ 437/ton berdasarkan indeks harga KPB pada pertengahan 2015, meningkat menjadi US$ 620/ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42% dari titik terendah harga CPO.
baca juga:
- Felda: Seharusnya Indonesia Dan Malaysia Yang Menentukan Harga Minyak Sawit (CPO) Dunia
- Impor Kain Dinilai Akan Menghambat Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia
- Transaksi Ekspor Sektor Pertanian Indonesia Ke Vietnam Meningkat
"Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri kelapa sawit yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional," tutup Darmin.
-------------------------------
0 comments:
Post a Comment