Indonesia Masih Impor 70 Per Sen Bahan Baku Tekstil, Mayoritas Dari China

Pengusaha sudah lama mengeluhkan masuknya tekstil dan produk tekstil (TPT) impor. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan saat ini lebih dari 70% bahan baku tekstil yang digunakan untuk industri domestik berasal dari impor, terbesar dari China.

"Saya enggak tahu persentasennya mana yang jelas itu legal atau enggak legal. Tapi yang pasti (bahan baku) tekstil dalam negeri kita dikuasai produk asing di atas 70%," kata Ade saat Diskusi 'Industri Tekstil Primadona yang Terabaikan' di Hotel Ibis, Sawah Besar, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Pengusaha mengapresiasi pemerintah yang mulai gencar memerangi impor tekstil ilegal. Menurutnya, banyak dari tekstil selundupan tersebut merupakan kain dari kelebihan produksi di negara asal, sehingga harganya jauh lebih murah ketimbang kain untuk bahan baku di dalam negeri.

"Saya pikir pemerintah dalam hal ini kepabeanan sudah melakukan jobnya. Bagaimana jaga pasar dalam negeri agar tetap kondusif untuk produsen dalam negeri," ujar Ade.


"Kewaspadaan kawan-kawan di Bea Cukai harus diapresiasi dan ditingkatkan. Supaya jangan ada yang lolos-lolos lagi, jadi supaya pasar dalam negeri untuk produsen dalam negeri saja," tambahnya.

Dari data Kementerian Perindustrian, impor bahan baku tekstil pada tahun 2015 tercatat sebesar US$ 6,7 miliar, meningkat dari tahun 2015 sebesar US$ 6,51 miliar. Sementara impor periode Januari-Februari 2017 yakni sebesar US$ 1,38 miliar, lebih rendah dari impor di periode yang sama tahun lalu yakni US$ 1,07 miliar.

baca juga:

• Pusat Logistik Berikat Di Bandara Soekarno Hatta Akan Dibangun Juni 2017
• Lebaran 2017, Jumlah Pemudik Yang Menggunakan Moda Transportasi Laut Akan Naik Sekitar 3 Per Sen
• AP I Telah Menyiapkan Dana Rp 1 Triliun Untuk Pengembangan Lima Bandara Baru Pada 2017

Impor bahan baku tekstil tersebut antara lain sutra, serat tekstil, serat stapel, benang filamen, benang tenunan, benang rajutan, sulaman atau bordir, dan kain lainnya.

Sementara untuk impor produk pakaian jadi tahun 2016 tercatat sebesar US$ 436,33 juta, atau naik 4,39% dibandingkan tahun 2015 yakni US$ 421,61 juta. Untuk impor pakaian jadi di periode Januari-Februari 2017 sebesar US$ 77,53 juta atau naik 2,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar US$ 75,72 juta.

-------------------------

Lebaran 2017, Jumlah pemudik Yang Menggunakan Moda Transportasi Laut Akan Naik Sekitar 3 Per Sen

Kementerian Perhubungan pada masa angkutan laut Lebaran 2017 memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi laut akan mengalami kenaikan sekitar 3% menjadi 1.724.748 penumpang dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 1.674.513.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan bahwa pelaksanaan angkutan laut untuk lebaran tahun ini akan dimulai H-15 hingga H+15 libur Idul Fitri, dengan pemantauan di 52 pelabuhan.

"Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mengalami peningkatan 3% dibandingkan tahun lalu," ujarnya, disela Uji Petik Kelaiklautan Kapal di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (15/5/2017).

Menurutnya peningkatan jumlah penumpang tersebut lebih karena proyeksi meningkatnya jumlah penduduk di Tanah Air, serta seiring semakin meningkatnya kualitas pelayanan di sejumlah terminal penumpang di beberapa pelabuhan, sehingga kenyamanan semakin didapatkan penumpang.

"Dari 52 pelabuhan yang dipantau, ada 20 pelabuhan dengan junlah penumpang tertinggi setiap tahunnya," tutur Tonny.

Sebanyak 20 pelabuhan itu diantaranya Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Ternate, Tanjung Perak (Surabaya), Sungai Pakning, Tanjung Batu Kundur, Tanjung Uban, Tarakan, dan Makassar, Baubau, Dumai, Selat Panjang, Sorong, Parepare, Balipapan, Ambon, Tanjung Emas (Semarang), Nunukan, dan Pelabuhan Kendari.

Sementara, guna mengangkut jutaan penumpang tersebut, Pemerintah telah menyiapkan 1.278 unit kapal penumpang milik PT. Pelni dan swasta, mengalami penambahan 5 unit kapal dari tahun lalu sebanyak 1.273 kapal.

"Kami siapkan 1.278 kapal tahun ini dan untuk memastikan kelaiklautan kapal untuk angkutan laut lebaran itu, Ditjen Hubla menyelenggarakan uji petik kelaiklautan kapal penumpang," terangnya.
Uji Petik


Sementara itu, sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengoperasian sarana moda transportasi pada angkutan Lebaran 2017, Tim Uji Petik Kantor Pusat yang dipimpin Dirjen Tonny dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Rudiana melakukan pemeriksaan kapal penumpang di Pelabuhan Merak Banten, Senin (15/5/2017).

Pada kesempatan itu, sebanyak dua kapal, dilakukan inspeksi, yakni kapal HM Baruna I dan KMP Sebuku milik PT. ASDP Fery Indonesia. Pengecekan dilaksanakan secara sederhana dengan mengecek alat-alat keselamatan di dalam kapal.

Tim Uji Petik mencatat ada beberapa kekurangan yang mesti segera dibenahi oleh operator seperti kesiapsiagaan awak kapal dalam keadaan darurat.

“Alat-alatnya berfungsi semua dengan baik. Cuma kalo di cek lagi perlu adanya latihan lebih lanjut” kata Tonny.

Menurutnya semestinya latihan emergency  dilakukan operator satu bulan sekali guna meningkatkan kesiapsiagaan petugas. "Apalagi kapal penumpang itu sering berlaya, jadi harus melakukan latihan secara rutin," tegasnya.

Namun demikian secara umum Dirjen Hubla menyatakan bahwa semua kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak Banten terbilang cukup baik dan siap menghadapi angkutan laut lebaran 2017.

Dari data yang ada pada Kantor KSOP Banten, saat ini terdapat 61 kapal yang terdaftar untuk melayani angkutan lebaran 2017. Dari sejumlah kapal tersebut sebanyak 47 unit kapal siap beroperasi, 11 unit kapal sedang docking dan 3 unit kapal sedang dalam perbaikan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Rudiana sebelumnya pada 10 - 12 Mei 2017 juga telah melakukan uji petik bagi kapal penumpang di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat.

baca juga:

• AP I Telah Menyiapkan Dana Rp 1 Triliun Untuk Pengembangan Lima Bandara Baru Pada 2017
• ALFI Harapkan Investasi Logistik Meningkat
• Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi: Indonesia Mampu Menjadi Negara Yang Mandiri Di Bidang Maritim

Pada uji petik kapal di Pelabuhan Lembar tersebut, sebanyak 20 unit kapal dari 33 unit kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Lembar telah diperiksa, sedangkan 8 unit kapal sedang docking, 2 unit kapal perawatan dan 3 unit kapal sedang dalam perjalanan.

"Dari hasil pemeriksaan kapal di Pelabuhan Lembar secara umum semua kapal yang beroperasi di Lembar juga sudah laik laut dan siap melayani angkutan laut lebaran tahun ini," ujarnya.

---------------------------

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi: Indonesia Mampu Menjadi Negara Yang Mandiri Di Bidang Maritim

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan  dengan sejumlah pencapaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu belum lama ini, menunjukkan langkah awal  Indonesia mampu menjadi negara mandiri dalam bidang kemaritiman.

Sejumlah pencapaian yang mendapatkan apresiasi Menhub tersebut antara lain seperti program Tol Laut dan Rumah Kita, Pemanduan di Selat Malaka, Direct Call Kapal CGM CMA rute Tanjung Priok – Los Angeles, Statutory Class oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan juga Pembukaan Rute Pelayaran Davao Filipina ke Bitung.

“Hal tersebut menunjukkan  Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri di bidang maritim, sehingga ke depan pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan sejalan dengan Program Nawacita Nasional yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Menteri Budi Karya Sumadi, disela Raker Ditjen Perhubungan Laut 2017, Rabu (3/5/2017).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan  komitmen Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia harus dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Termasuk, kata dia, dengan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder maritim yang menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.

Namun demikian, dengan terbatasnya APBN yang dimiliki pemerintah dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut tersebut.

"Dengan memberikan peran yang lebih besar kepada swasta dan BUMN, sehingga kita dapat melakukan penguatan atas fungsi Kementerian Perhubungan sebagai regulator,” papar Menhub di sela penyelengaraan Rapat Kerja Direktorat Perhubungan Laut 2017 yang berlangsung 3 – 5 Mei 2017 di Jakarta.


Untuk itulah, kata Menhub, dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi dan stakeholder terkait, baik swasta maupun BUMN untuk berpartisipasi aktif memberikan terobosan terobosan, sehingga berhasil merebut kembali kejayaan maritim melalui pencapaian-pencapaian tersebut.

Rakor yang dihadiri sebanyak 336 Pejabat yang terdiri dari Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon III di Kantor Pusat Ditjen Hubla dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla itu mengambil tema “Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Pelayanan Sub Sektor Transportasi Laut dan Percepatan Pembangunan Transportasi Melalui Kerja Sama dan Peran Serta Swasta Dan BUMN.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menjelaskan raker tersebut merupakan momentum yang sangat strategis untuk bersama-sama bersinergi mencari solusi bagi pembangunan sub sektor transportasi laut.

Kegiatan Raker akan disii dengan kegiatan pengarahan umum, pembekalan-pembekalan dari narasumber yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Akademisi Institut Teknologi Surabaya (Raja Oloan Saut Gurning, ST, MSc, Phd).

baca juga:

• Rencana Pembangunan Terminal 4 Di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Mulai Disiapkan Target 90 Juta Penumpang Per Tahun
• Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan Yakin Indonesia Memiliki 100 Pelabuhan Feeder
• Dalam 20 Tahun Ke Depan Maskapai Penerbangan China Butuh 6.810 Pesawat Baru

Pengarahan juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Sesditjen Hubla, dan Para Direktur.

Selain materi tersebut di atas, pembahasan materi Raker akan dibahas melalui Sidang Komisi dan Sidang Plen, dimana rumusan Hasil Sidang Pleno dimaksud akan disampaikan sebelum acara dan Penutupan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017.

---------------------------

Rencana Pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Mulai Disiapkan Target 90 Juta Penumpang Per Tahun

Operator 13 bandara di Indonesia barat, PT Angkasa Pura II, mulai menyiapkan rencana pembangunan Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng guna mengejar target kapasitas terminal mencapai 90 juta penumpang per tahun.

Kepala Project Management Unit Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura (AP) II Agung Sedayu mengatakan perseroan saat ini tengah melakukan proses perencanaan detail bangunan (detail engineering design/DED) Terminal IV.

“Kami lagi proses DED. Sekarang, waktunya sedang kami coba sinkronkan, jadi belum bisa dipastikan, namun yang pasti segera dibangun. Terminal ini kelanjutan dari Terminal 3 yang sekarang,” katanya Kamis (11/05).

Agung menjelaskan AP II tidak ingin lagi ketinggalan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan penumpang pesawat yang menggunakan Bandara Soekarno-Hatta tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas yang memadai.

Rencananya, kapasitas Terminal 4 akan mencapai 25 juta penumpang per tahun. Seiring dengan revitalisasi Terminal 1 dan Terminal 2, total kapasitas Bandara Soekarno-Hatta bakal mencapai 90 juta penumpang per tahun.


“Kami tidak mau telat lagi seperti yang lalu-lalu. Kami sudah kapasitasnya 60 juta, sementara kapasitas terpasang baru 22 juta. Kami akan antisipasi itu agar tidak terjadi lagi lag capacity. Yang kami bangun hanya memenuhi apa yang sudah ada,” tuturnya.

Untuk diketahui, Bandara Soekarno-Hatta telah melayani 58,12 juta penumpang sepanjang 2016, tumbuh 7% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya 54,29 juta penumpang.

Sementara itu, Ketua Penerbangan Berjadwal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengapresiasi upaya AP II yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur bandara.

“Kuncinya memang harus membangun lebih banyak supaya tidak stuck. Kalau pertumbuhan penumpang misalnya 10%, kapasitas bandara harus ditingkatkan lebih banyak, misalnya 15%,” ujarnya.

baca juga:

• Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan Yakin Indonesia Memiliki 100 Pelabuhan Feeder
• Dalam 20 Tahun Ke Depan Maskapai Penerbangan China Butuh 6.810 Pesawat Baru
• Untuk Memperkuat Sektor Transportasi Laut Indonesia Kemenhub Fokus Tuntaskan 11 Proyek Strategis Nasional

Bayu menilai percepatan pengembangan infrastruktur memang harus ditempuh pemerintah mengingat kondisi infrastruktur saat ini, khususnya pada transportasi udara yang masih tertinggal dibandingkan dengan laju permintaan.

Sekadar informasi, AP II menargetkan terminal baru di lima bandara yang dikelola perseroan dapat beroperasi pada 2017 guna mendukung pengembangan pariwisata nasional dan ekspansi bisnis perseroan.

Kelima bandara tersebut yakni Husein Sastranegara Bandung, Depati Amir Pangkalpinang, Silangit Tapanuli Utara, Supadio Pontianak, dan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.

-------------------------------

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan Yakin Indonesia Memiliki 100 Pelabuhan Feeder

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia akan memiliki lima pelabuhan laut dalam dan 100 pelabuhan feeder.

Hal itu diungkapan Menko Luhut dalam pembukaan The 30th IAPH World Ports Conference 2017, di Bali. Dia mengatakan ekonomi maritim Indonesia mengalami peningkatan hingga US$1,33 triliun per tahun.

Menko Luhut menambahkan hingga saat ini, pihaknya hanya memanfaatkan sekitar 10%-15% dari IT, sementara sisanya dari laut.

Dia pun menegaskan Indonesia memerlukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktek bisnis yang baik untuk menghasilkan potensi maritim yang maksimal.


Oleh sebab itu hal ini telah tertuang dalam beleid Pepres Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

“Dalam Pepres tersebut, ada lima pilar yang dijelaskan. Yaitu, tentang kedaulatan maritim, perlindungan sosial untuk masyarakat pesisir, pertumbuhan ekonomi dan industri maritim, pengembangan sumber daya laut, dan pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis pada Jumat (12/5/2017).

baca juga:

• Dalam 20 Tahun Ke Depan Maskapai Penerbangan China Butuh 6.810 Pesawat Baru
• Bak Buah Simalakama, Pemeriksaan Kargo Dan Pos Di Bandara Oleh Agen Inspeksi Atau Regulated Agent
• Progres Megaproyek Makassar New Port Di Sulawesi Selatan Mencapai Sekitar 40 Per Sen

Guna memberikan manfaat dari kondisi tersebut maka pemerintah akan membangun pelabuhan-pelabuhan yang baik dengan manajemen yang efisien.

“Dalam hal ini memang masih kurang, tetapi sejak beberapa tahun lalu, kita telah memiliki rencana untuk membangun lima pelabuhan laut dalam atau deep sea, dan lebih dari 100 pelabuhan feeder di seluruh Indonesia,” ujarnya.

-------------------------

Untuk Memperkuat Sektor Transportasi Laut Indonesia Kemenhub Fokus Tuntaskan 11 Proyek Strategis Nasional

Kementerian Perhubungan berkomitmen mempercepat penyelesaian pembangunan 11 proyek strategis nasional yang selama ini telah disiapkan untuk memperkuat sektor transportasi laut Indonesia.

Sebelas Proyek Strategis Nasional itu yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang.

"Ada 11 proyek strategis nasional yang sedang kita fokuskan penuntasannya," tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di sela Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman 2017, Kamis (4/5).

Budi Karya menerangkan bahwa di antara 11 proyek strategis nasional tersebut, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi yang terdekat. Pasalnya, pengerjaan fisik tahap pertamanya diproyeksikan bakal selesai Agustus tahun ini.

Kemudian, pada tahap berikutnya, direncanakan pengelolaannya akan melibatkan swasta asing untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan ini.

"Secara spesifik saya sampaikan Pelabuhan Kuala Tanjung akan beroperasi pada Agustus di tahap pertama dan tahap kedua kita memang sedang bicara dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola,” ujar

Menurutnya keikutsertaan pihak asing tersebut juga telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.

Sementara itu, terkait Pelabuhan Bitung, Menhub mengatakan bahwa saat ini sudah ada Kapal Ro-Ro rute Bitung - Davao yang diresmikan akhir April 2017 (30/4) oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Saat ini jadwal Ro-Ro tersebut 2 minggu sekali dan di harapkan ke depan menjadi reguler 1 (satu) minggu sekali.

Menurutnya hal tersebut merupakan titik yang baik untuk menghubungkan wilayah ASEAN. "Ke depan akan dihubungkan pula Indonesia dengan Malaysia, dan Thailand," ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah melakukan pembicaraann dengan  Gubernur Sulawesi Utara bahwa untuk muatan balik kapal Ro-Ro tersebut, sudah semen yang siap diekspor ke Filipina.

Sementara itu, terkait dengan dwelling time, Menhub mengklaim telah dapat mengurangi waktu di pelabuhan maupun biaya pelayanan di beberapa pelabuhan.

“Dwelling time sudah 3 hari dan tadi Bapak Presiden minta agar menjadi 2 hari. Kita juga lakukan efisiensi biaya di sana. Contoh, di Samarinda, cost yang selama ini kontainer Rp180 ribu bisa kita tekan jadi Rp18 ribu. Dibanyak pelabuhan bisa kita terapkan,” ucapnya.


Acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman 2017 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta pimpinan tinggi instansi/lembaga negara.

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia akan terus melakukan terobosan dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Selain itu potensi Negara juga akan dibangkitkan agar dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Sementara, menyinggung soal tol laut, Presiden Jokowi menyebut telah berhasil menurunkan harga 20-25% di Indonesia Timur.

“Di bidang infrastruktur maritim, ada tol laut dan berkaitan dengan pelabuhan. Terutama Indonesia Timur, turunnya harga 20-25%, saya rasa penurunan cukup tinggi. Tapi bila rute dan trayek semakin banyak, kita meyakini turunnya harga semakin baik lagi,” ucapnya.

Selain tol laut, Jokowi menambahkan dengan adanya kapal berkapasitas hingga 10.000 TEUs yang telah berhasil bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar dua minggu lalu akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan transportasi.

Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga hingga 25%,

baca juga:

• Tol Laut Akan Tekan Biaya Logistik 25 Per Sen Di Indonesia Timur
• Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Sumatra Utara Bisa Rampung Tahun Ini.
• Sebelumnya Harus Memutar Ke Jakarta Dan Singapura, Kini Bitung Dan Davao Telah Terhubung Via Laut

"Kami sudah bangun 30 titik logistik di Timur dan Barat agar kesenjangan tidak terlalu besar. Harga di Indonesia Timur, kami ambil sampling misalnya antara Surabaya dengan daerah terpencil di Indonesia Timur, sekitar 20-25% harga sudah turun," kata Menko Luhut.

Nantinya kata Luhut, rute dan trayek kapal akan diperbanyak, sehingga dapat lebih maksimal dalam menurunkan disparitas harga hingga 50% pada 1-2 tahun mendatang.

---------------------